Berita Terkini, Kriminal, Dunia dalam Berita, Info Bola, Kesehatan, Politik, Warta Hari Ini, Terbaru, Politik Terbaru, Olahraga, Ekonomi, Budaya, Politik Terkini

DK PBB Bersidang Darurat Sikapi Kemerdekaan Kosovo Markas Besar PBB, New York

DK PBB Bersidang Darurat Sikapi Kemerdekaan Kosovo Markas Besar PBB, New York. Pelaksanaan sidang darurat tersebut merupakan permintaan dari Rusia, salah satu negara anggota Dewan Keamanan PBB. Di tengah situasi yang kontroversial, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Minggu siang waktu New York mengadakan sidang darurat untuk menyikapi kemerdekaan yang dideklarasikan Kovoso, provinsi di Serbia.

Anggota DK PBB saat ini terdiri dari Rusia, AS, Inggris, Perancis, China, Indonesia, Italia, Afrika Selatan, Belgia, Libya, Kroasia, Kosta Rika, Burkina Faso, Panama, dan Vietnam. Duta Besar Rusia untuk PBB Vitaly Churkin kepada para wartawan di Markas Besar PBB, New York, Minggu, mengatakan, pihaknya tidak hanya menginginkan agar sidang darurat dilakukan hari Minggu, melainkan juga hari Senin (18/2).

Posisi 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB terhadap kemerdekaan Kosovo masih terpecah, sebagian mendukung kemerdekaan Kosovo, sebagian menolak, dan sebagian lagi, termasuk Indonesia, belum menentukan sikap. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa di Dewan Keamanan telah sejak beberapa waktu lalu mendukung kemerdekaan Kosovo.

Sementara Rusia sendiri selama ini mendukung permintaan pemerintah Serbia, yaitu tidak menerima pemisahan diri Kosovo dari Serbia. Kepada wartawan sebelum memulai persidangan oleh Dewan Keamanan, Churkin kembali meminta semua pihak untuk tidak mengakui dan tidak menganggap sah kemerdekaan yang diproklamasikan Kosovo --provinsi yang terdiri dari mayoritas etnis Albania dan minoritas Serbia.

"Yang menjadi kekhawatiran kami saat ini adalah Serbia dan minoritas lainnya (di Kosovo)," katanya. Kosovo adalah bagian wilayah Serbia namun sejak 1999 dikelola oleh pemerintah di bawah pengawasan PBB yang juga digawangi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) berkekuatan 16.000 anggota pasukan penjaga perdamaian.

Kosovo akan menjadi negara keenam yang sejak tahun 1991 pecah dari bekas negara federasi Yugoslavia -- yang didominasi Serbia -- setelah Slovenia, Kroasia, Masedonia, Bosnia dan Montenegro. Jika diakui oleh PBB, Kosovo akan menjadi negara anggota PBB ke-193.

Kemerdekaan Kosovo diproklamasikan dalam sidang parlemen pada Minggu pagi oleh para pemimpin Kosovo yang 90 persen diantaranya mayoritas etnis Albania. "Kosovo adalah negara independen, berdaulat dan demokratis," kata Ketua Parlemen Jakup Krasniqi, setelah diadakannya pemungutan suara yang hasilnya secara penuh menyetujui kemerdekaan Kosovo. (*)

DK PBB Bersidang Darurat Sikapi Kemerdekaan Kosovo Copyright Antara News 2008, Penulis Bambang, Februari 2008.

Berita Terhangat