Berita Terkini, Kriminal, Dunia dalam Berita, Info Bola, Kesehatan, Politik, Warta Hari Ini, Terbaru, Politik Terbaru, Olahraga, Ekonomi, Budaya, Politik Terkini

Kontroversi Hukuman terhadap Pollycarpus Terus Mengalir Jakarta

Kontroversi Hukuman terhadap Pollycarpus Terus Mengalir Jakarta. "Memang tentang unsur kesalahan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bulat. Tetapi mengenai lama pidananya, dua Hakim Agung mengemukakan `desenting oppinion`," ungkap Benyamin Mangkudilaga, di Jakarta, Senin.
`
"Desenting opppinion" (pendapat berbeda) itu, menurutnya, tentu ada dasar argumentasi hukum yang kuat. Putusan penjara 20 tahun dalam sidang PK oleh Mahkamah Agung atas Pollycarpus Budihari Priyanto terkait kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir, yakni lebih berat dari vonis di tingkat Pengadilan sebelumnya, masih terus menuai kontroversi terutama di kalangan pakar hukum, termasuk bagi seorang mantan Hakim Agung, Benyamin Mangkudilaga.

Secara terpisah, sebelumnya Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Gayus Lumbuun, menilai Mahkamah Agung (MA) agaknya menempuh sebuah "terobosan hukum" dalam vonis 20 tahun penjara atas Pollycarpus terkait kasus tewasnya Munir itu. "Bahwasanya pidana PK tidaklah boleh lebih berat daripada pidana sebelumnya," ungkap Benyamin Mangkudilaga.

Ia mengatakan itu kepada ANTARA News, menanggapi pernilaian sementara kalangan praktisi hukum, termasuk Mohammad Assagaf, yang menuding ada "akrobat hukum" di balik vonis terakhir terhadap Pollycarpus tersebut. "Saya katakan akrobat hukum, karena tak pernah ada hukuman berdasarkan PK oleh Makamah Agung (MA) yang lebih berat dari hukuman vonis di Pengadilan," kata Mohammad Assegaf selaku penasihat hukum Pollycarpus kepada pers.

Bahkan, menurut Mohammad Assagaf, telah terjadi "penyerobotan hukum" oleh pihak Kejaksaan yang menggunakan PK, padahal itu mestinya merupakan hak terpidana, tersangka atau ahli warisnya. Menanggapi hal itu, Gayus Lumbuun, yang juga Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR RI, berpendapat sama.

"Memang menurut KUHAP pihak yang boleh mengajukan PK adalah terpidana, atau ahli warisnya," ujarnya. Namun, lanjut Gayus Lumbuun, karena dalam beberapa kasus sudah terjadi dan kemudian menjadi yurisprudensi sebagai "penerobosan hukum" maka hal itu berlaku lagi.

"Mengenai hukuman lebih (karena adanya PK) dibanding dari putusan Pengadilan, juga merupakan 'Terobosan Hukum' yang mungkin saja akan menjadi yurisprudensi juga," kata Gayus Lumbuun.

Kontroversi Hukuman terhadap Pollycarpus Terus Mengalir Copyright Antara News 2008, Penulis Heru, Januari 2008.

Berita Terhangat